Login User
Username:
Password :
Agenda
22 January 2018
M
S
S
R
K
J
S
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

Di era global dan pesatnya Teknologi Informasi ini, tidak dipungkiri bahwa keberadaan sebuah Sistem Informasi (SI) untuk suatu organisasi terutama pemerintahan sangatlah vital. Sarana sistem informasi ini dapat digunakan sebagai media penyebarluasan informasi-informasi dari pemerintah, yang memang harus diketahui oleh stake holder secara luas. Disamping itu, sistem informasi atau website juga dapat menjadi sarana komunikasi yang cukup efektif. Berbagai kegiatan positif dapat diunggah, disertai data-data yang relevan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan data-data yang diinginkan.

Sebagai media pembelajaran, website sekolah dapat memuat blog-blog yang dibuat oleh guru-guru. Di dalam blog tersebut guru dapat menuliskan berbagai artikel tentang pembelajaran atau materi penting pelajaran yang bersangkutan. Bahkan guru dapat memberikan tugas-tugas Mandiri kepada peserta didik melalui blog yang disiapkan, sehingga akan menunjang kegiatan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi.

Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (JDIH) pada suatu lembaga mempunyai peran yang sangat penting, hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Dalam Konsideran menimbang Keputusan tersebut dinyatakan bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang telah tertata dan terselenggara dengan baik dalam satu jaringan nasional, sangat penting arti dan perananannya dalam upaya peningkatan, pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum pada khususnya dan pembangunan di bidang hukum serta sebagai bagian dari pembangunan nasional pada umumnya.

Pada era teknologi informasi saat ini pengembangan JDIH dengan menggunakan teknologi informasi adalah merupakan suatu kebutuhan yang tidak mungkin dihindari, mengingat kebutuhan informasi yang dapat diperoleh secara mudah dan cepat merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah maupun pemerintah Daerah untuk dapat menyediakan dan menyebarluaskan seluruh informasi yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkannya. Penyebaran informasi ini sangat diperlukan , mengingat hukum/aturan tidak akan mempunyai arti jika tidak ada yang mengetahuinya.Hal ini sejalan dengan Amandemen UUD 1945 pasal 28f yang berbunyi:”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk menerima, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dengan adanya sarana dan fasilitas ini kiranya seluruh stake holder Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung dapat mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Semoga bermanfaat.